LIPUTANMAHASISWA.COM – Cikarang Utara — Polemik terkait hak suara panitia dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasir Gombong kembali mencuat. Warga setempat, Jaya Saputra, menanggapi pernyataan ikhsan (panitia pemilihan BPD) yang sebelumnya disampaikan pada 28 April 2026, dan menilai persoalan tersebut belum menjawab kekhawatiran masyarakat.
Menurut Jaya, penjelasan panitia yang membolehkan panitia dari unsur masyarakat untuk tetap memiliki hak pilih justru mempertegas potensi konflik kepentingan dalam proses pemilihan.
“Penjelasan itu tidak menyelesaikan masalah. Justru semakin jelas bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan. Panitia seharusnya berdiri netral, bukan ikut menentukan hasil,” kata Jaya saat ditemui, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan, ketika seseorang sudah ditunjuk sebagai panitia, maka secara etika dan tanggung jawab harus melepaskan hak pilih demi menjaga keadilan proses demokrasi di tingkat desa.
“Tidak bisa dua peran dijalankan sekaligus. Di satu sisi mengatur jalannya pemilihan, di sisi lain ikut memilih. Ini yang membuat masyarakat curiga,” ujarnya.
Jaya juga menyinggung bahwa kondisi tersebut berpotensi memperkuat dugaan adanya pengaturan atau “setingan” dalam pemilihan BPD. Ia menyebut, kepercayaan publik bisa menurun jika tidak ada langkah tegas dari penyelenggara.
“Kalau dibiarkan, masyarakat akan sulit percaya bahwa proses ini benar-benar jujur dan adil. Dugaan ‘setingan’ itu muncul karena sistemnya membuka peluang,” katanya.
Lebih lanjut, ia kembali mendorong agar panitia yang masih aktif bertugas tidak diberikan hak suara sampai seluruh tahapan pemilihan selesai.
“Solusinya jelas, nonaktifkan hak pilih panitia selama mereka menjalankan tugas. Itu langkah paling aman untuk menjaga netralitas,” tegasnya.
Sementara itu, polemik ini terus menjadi perhatian warga Pasir Gombong. Sejumlah masyarakat berharap adanya evaluasi dari pihak terkait agar proses pemilihan BPD dapat berjalan transparan, adil, dan bebas dari kepentingan tertentu.
