LIPUTANMAHASISWA.COM-Cikarang, Bekasi – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan pabrik ban PT Multistrada Arah Sarana Tbk (Michelin Indonesia), Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada Senin, 3 November 2025. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan terhadap ratusan karyawannya.
Aksi massa dipicu oleh keputusan manajemen yang berencana melakukan PHK terhadap setidaknya 280 hingga 370 pekerja. PUK SP KEP SPSI PT Multistrada menuding PHK ini dilakukan secara sepihak, mendadak, dan tanpa melalui mekanisme musyawarah yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Menurut serikat pekerja, perusahaan multinasional tersebut beralasan melakukan restrukturisasi dan efisiensi untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan penurunan permintaan pasar global. Namun, buruh menilai langkah tersebut melanggar prosedur hukum ketenagakerjaan yang seharusnya menjadikan PHK sebagai langkah terakhir.
“Ini tindakan sewenang-wenang. Seharusnya jika ada pembicaraan efisiensi atau PHK, perusahaan wajib berdialog dengan pimpinan serikat. Namun, ini malah lewat email langsung diskorsing. Kami akan lawan,” tegas Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea.
Aksi solidaritas ini mengakibatkan dampak signifikan terhadap lalu lintas. Ribuan buruh yang memadati area pabrik sempat memblokir total ruas Jalan Pantura di Desa Karangsari, Jalan Nasional yang vital menghubungkan Cikarang dan Karawang.
Aksi ini menarik perhatian tokoh nasional. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama jajaran Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI, datang langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi.
Setelah pertemuan tertutup dengan pihak manajemen perusahaan yang berlangsung singkat, Dasco berorasi di hadapan massa buruh. Ia menegaskan agar proses PHK dihentikan sementara dan mendesak perusahaan untuk mempekerjakan kembali buruh yang di-PHK.
Dasco memberikan waktu 7 hari kepada PT Multistrada untuk mencabut surat PHK dan menyelesaikan masalah ini melalui dialog yang adil sesuai aturan. KSPSI memastikan akan menempuh jalur litigasi (hukum) jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan dalam batas waktu tersebut.
Manajemen Michelin melalui PT Multistrada Arah Sarana telah memberikan klarifikasi bahwa keputusan PHK adalah langkah strategis perusahaan. Mereka mengklaim akan memberikan kompensasi yang kompetitif serta pendampingan karier bagi pekerja yang terdampak. Namun, janji kompensasi ini dinilai buruh tidak sebanding dengan hak mereka untuk tetap bekerja dan melanggar Perjanjian Kerja Bersama.
